Kementan Bersama Komisi IV DPR RI Gelar Bimtek Bagi Petani Sulbar

Bagikan Info

MAMUJU – Kementerian Pertanian RI kembali berkolaborasi dengan Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Bimtek peningkatan kapasitas bagi para petani dan penyuluh di berbagai daerah. Kali ini Bimtek digelar di komplek pabrik kelapa sawit desa Leling yang terletak di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat (21/10).

Bimtek dihadiri sekitar 100 orang, yang pada umumnya berprofesi sebagai petani kelapa sawit. Materi Bimtek mengangkat tema tentang peningkatan produktivitas pertanian dan diseminasi pencegahan Penyebaran penyakit mulut dan Kuku (PMK).

Narasumber, menghadirkan seorang dokter hewan yang juga dosen Polbangtan Gowa, Dr. Sartika Juwita. Bimtek ini dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran PMK bagi para petani yang melaksanakan program integrasi perkebunan sawit dengan ternak di daerah Mamuju.

Pelaksanaan bimtek ini sendiri merupakan arahan Menteri Pertanian yang menginstruksikan kepada seluruh Unit Pelaksana Tugas di bawah Kementerian Pertanian untuk melakukan penyuluhan sebagai tindakan preventif.

Sehingga, para petani dapat selalu sigap dan tahu bagaimana mereka memeriksa kondisi kesehatan fisik hewan ternaknya.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), bahkan mendorong untuk melakukan kegiatan – kegiatan kolaboratif dengan berbagai pihak sebagai langkah preventif terhadap wabah PMK di berbagai daerah.

“Meski angka kematian cukup rendah, tidak membuat pemerintah menyepelekan PMK. Saya memerintahkan seluruh jajaran hingga tingkat daerah meningkatkan pengawasan”, ujar Syahrul.

Sejalan dengan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi telah menginstruksikan kepada seluruh komponen di bawah BPPSDMP wajib turun, menanggulangi wabah PMK.

Kata Dedi, BPPSDMP akan memanfaatkan berbagai kegiatan transfer of knowledge dalam upaya penanggulangan PMK. Hal tersebut guna meningkatkan kompetensi peserta dalam pengendalian dan pemberantasan PMK sekaligus mengurangi penyebarannya.

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa sebagai salah satu UPT BPPSDMP Kementan turut melaksanakan arahan tersebut. Bahkan Direktur Polbangtan Gowa Syaifuddin sebelumnya telah mengintruksikan kepada para dosen dan mahasiswa untuk turut membantu melakukan pencegahan PMK melalui berbagai diseminasi.

Sebelumnya misalnya Polbangtan Gowa telah berkolaborasi dengan Komisi IV DPR RI melakukan berbagai bimtek di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan hari ini di Sulawesi Barat.

Syaifuddin berharap melalui bimtek penanganan PMK para petani dapat menjadi bagian pendukung program pemerintah sebagai upaya penanganan krisis pangan global akibat perubahan iklim ekstrim, covid maupun geopolitik dunia.

Dr. Sartika dalam paparan materinya membahas secara mendalam tentang pentingnya mengetahui bagaimana mencegah PMK. Sebab menurutnya dampak PMK sangat merugikan petani dan masyarakat secara langsung bahkan juga Negara secara umum.
Maka pada kesempatan ini dia berbagi tips mengendalikan PMK.

Diantaranya misalnya berusaha mencegah kontak hewan melalui isolasi dan pembatasan lalu lintas ternak, vaksinasi dan sanitasi desinfeksi dekontaminasi kandang, peralatan dan bahan lainnya.

Sehubungan dengan produktivitas hasil pertanian, Dr. Suhardi Duka, anggota komisi IV DPR RI yang juga turut hadir pada pelaksanaan bimtek di Mamuju, mendorong para petani untuk menggunakan pupuk organic dalam mengelola lahan.
“Gunakan pupuk organic untuk memperbaiki kualitas kesuburan tanah dan produktivitas serta hasil panen yang baik” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pupuk organic dapat dibuat sendiri oleh petani. Bagaimana caranya? Dengan memelihara sapi, kemudian fesesnya tinggal campur sekam, maka jadilah pupuk organik.

Kementan sendiri memang telah menganjurkan para petani sawit untuk melakukan sistem integrasi sapi dan kelapa sawit. Hal tersebut dilakukan untuk pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk tanaman sekaligus memanfaatkan hasil samping perkebunan sebagai pakannya.
Secara aturan pun, regulasi tentang integrasi ini telah tersedia sesuai dengan Permentan nomor 105 tahun 2014 yang mengatur usaha perkebunan sawit dengan usaha budidaya sapi potong.


Bagikan Info